PT Vale Indonesia Tbk (INCO) resmi mengajukan permohonan untuk memulai proses pelepasan lebih lanjut 11% saham perseroan kepada pemerintah. Langkah ini untuk memenuhi syarat perpanjangan Kontrak Karya kontrak pertambangan yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
Kepala Divisi Komunikasi PT Vale Indonesia, Bayu Aji Suparam mengatakan, perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan divestasi ini tertuang dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Ya 11%, sebagai pemenuhan kewajiban divestasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bayu kepada Katadata.co.id, Jumat (27/1).
Dengan melepas saham tersebut, Vale berharap dapat terus terlibat dalam proses penambangan agar terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia.
“Hal ini sejalan dengan pekerjaan penting PT Vale yang saat ini menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung pertumbuhan produksi nikel yang berkelanjutan,” kata Bayu.
Vale mengatakan sebelumnya telah mendivestasikan 40% saham perusahaan kepada negara. Rinciannya, sebanyak 20% melalui Holding Industri Pertambangan BUMN, Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID. 20% sisanya dibagi secara terbuka.
Bayu menjelaskan, penjualan perdana dilakukan pada 1988. Saat itu, INCO menawarkan saham kepada Pemerintah Indonesia sebesar 20% dari total sahamnya untuk memenuhi syarat penjualan. Atas permintaan Pemerintah Indonesia, INCO kemudian menerbitkan 20% sahamnya ke Bursa Efek Jakarta.
Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Direktorat Pertambangan No.1657/251/DJP/1989 yang menetapkan bahwa penawaran saham di Bursa Efek Jakarta telah memenuhi kewajiban pelepasan INCO.
Selanjutnya pada tahun 2020, PT Vale akan menambah 20% saham divestasi kepada pemangku kepentingan Indonesia untuk memenuhi kewajiban Kontrak Karya. Pemegang saham asing PT Vale, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd menyelesaikan penjualan tambahan 20% saham PT Vale kepada MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Nilai transaksi akuisisi yang dilakukan pada Juni 2020 mencapai US$290 juta.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyinggung kewajiban pelepasan saham PT Vale Indonesia sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menurutnya, untuk mendapatkan perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK, Vale Indonesia wajib melepas 51% sahamnya kepada negara. Pelepasan saham kepada negara, baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta Nasional.
“Divestasi memang aturan dalam undang-undang,” kata Arifin saat ditemui wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Vale merupakan perusahaan yang menarik karena memproduksi nikel. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar.
Model pelepasan ini akan meniru langkah yang sama yang dilakukan PT Freeport pada 2018. Erick mengatakan pemerintah dan perusahaan akan diuntungkan dari tindakan ini.
“Kami dan Freeport ingin menjadi ekosistem dengan membangun smelting misalnya. Bahkan kami juga sedang menjajal penambangan 5G di Freeport, yang pertama di Asia Tenggara,” ujar Erick.