PT Bukit Asam Tbk (Persero) atau PTBA meminta pemerintah menindaklanjuti usulan pembangunan kawasan industri khusus di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Langkah ini bertujuan untuk menarik investor proyek gasifikasi batubara ke Dimethyl Ether (DME).
Proyek gasifikasi diperkirakan mampu menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun dari 6 juta ton batubara 4.200 kal. Namun, proyek ini terhenti setelah perusahaan pengolahan gas dan kimia asal Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemicals Inc, mundur sebagai investor utama.
Proyek senilai Rp 34,04 triliun itu juga akan menghasilkan 2,1 juta ton metanol per tahun dan Syngas atau gas sintetis sebanyak 4,5 juta kN/m3 per tahun.
“Kami mengusulkan agar Kawasan Industri Tanjung Enim ditetapkan sebagai KEK untuk mendapatkan insentif bagi investor yang berkontribusi dalam pengembangan hilirisasi batubara,” kata Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie melalui SMS, Jumat (5/5).
KEK yang dimaksud adalah kawasan industri terpadu seluas 585 hektar di Tanjung Enim. Kawasan bernama ‘Kawasan Industri Berbasis Batubara Bukit Asam’ ini diproyeksikan menjadi pusat industri hilir dan berbasis energi.
Akuisisi kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat menarik modal investor dengan menawarkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Lahan khusus tersebut ditujukan untuk pengembangan industri hilir bekerja sama dengan calon mitra.
Selain itu, PTBA telah mengalokasikan cadangan batu bara khusus untuk proyek hilir, sehingga kebutuhan batu bara untuk industri hilir dapat terjamin. “Dengan dukungan yang solid dari pemerintah, PTBA optimistis hilirisasi batu bara akan terwujud,” kata Apollo.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan Air Products and Chemicals Inc. mundur dari dua proyek hilirisasi batu bara dengan PT Bukit Asam menyusul perubahan arah bisnis perseroan menjadi pengembang hidrogen di negara asalnya, Amerika Serikat (AS).
Pergerakan Air Products juga didorong oleh kebijakan Pemerintah AS yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan memberikan subsidi pada proyek-proyek yang sedang berjalan, khususnya dalam pengembangan hidrogen.
“Karena AS mendorong penggunaan hidrogen, mereka merasa AS lebih menarik untuk bisnis. Di AS ada subsidi EBT, ada proyek yang lebih menarik hidrogen,” ujar Arifin saat ditemui di Kementerian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Jumat (17/3).
Hal ini diatur dalam Inflation Reduction Act (IRA) atau Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang diterbitkan pada Agustus 2022. Melalui IRA, pemerintah AS mengalokasikan US$ 369 miliar untuk menjaga ketahanan energi negara sekaligus memitigasi dampak perubahan iklim.
IRA juga mengatur fasilitas kredit investasi untuk pengembangan proyek dan teknologi penyimpanan hidrogen. “Hal ini menyebabkan banyak investor yang lari ke AS,” kata Arifin.