Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) melaporkan kondisi kelangkaan ban untuk alat berat di wilayah pertambangan batu bara yang telah terjadi sejak Januari 2023 semakin memburuk.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan, mengutip kajian internal APBI bersama Asosiasi Jasa Usaha Pertambangan Indonesia dan Persatuan Ahli Alat Berat Indonesia, akan ada penurunan produksi 70-80% apabila kondisi ini berlanjut hingga akhir 2023.
Pasalnya, sudah ada beberapa alat berat yang tidak dapat beroperasi karena ketiadaan stok ban. “Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan pemindahan batuan penutup yang berdampak terhadap berkurangnya produksi batu bara,” kata Hendra kepada Katadata.co.id, Selasa (1/8).
Dia menambahkan, jika produksi batu bara Indonesia turun, dampaknya juga akan merembet terhadap turunnya ekspor serta mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkitan listrik nasional.
Sebagai informasi, dalam kegiatan pertambangan jenis ban yang umumnya digunakan adalah jenis ban radial, bukan ban bias. Namun, sampai saat ini belum ada pabrik di Indonesia yang memproduksi ban off the road radial.
Menurut pelaku usaha, penggunaan ban jenis bias berdampak pada umur pakai ban yang pendek sehingga mengakibatkan biaya produksi semakin tinggi. Sehingga mayoritas suplai ban saat ini berasal dari luar negeri.
Namun sejauh ini impor ban untuk tambang batu bara tersendat karena pihak importir belum mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Sehingga para importir belum dapat memenuhi kebutuhan industri.
Adapun salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terbitnya neraca komoditas oleh Kementerian Perindustrian.
Menanggapi persoalan tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minerba, Muhammad Wafid, mengatakan pihaknya sudah menjalin komunikasi lintas kementerian terkait yang membahas kondisi kelangkaan ban untuk pertambangan batu bara.
“Kami mengusahakan untuk bisa memperoleh segara kebutuhan itu, karena kalau tidak ada penggantian ban kan produksi bisa terhambat. Artinya, menghambat kecepatan untuk penerimaan negara,” kata Wafid di Kantor Kementerian ESDM dihubungi secara terpisah.