PT PLN menargetkan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) mencapai 116 megawatt (MW) dengan target beroperasi komersial pada 2027.
Tahap awal de-dieselisasi dibagi menjadi dua klaster, yaitu klaster Sumatera, Kalimantan, Jawa-Madura dan klaster Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Deputy Head of Corporate Communications PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, program dedieselisasi merupakan upaya perseroan untuk meningkatkan bauran energi bersih.
“Langkah ini juga merupakan upaya PLN untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dengan memanfaatkan potensi energi lokal yang terjangkau,” ujar Greg melalui SMS, Jumat (12/5).
Program dedieselisasi pembangkit akan menargetkan 33 PLTD yang mayoritas berlokasi di Indonesia Timur. Sejauh ini, program tersebut masih dalam tahap proses tender.
Kementerian ESDM selaku koordinator program de-dieselisasi pembangkit akan bekerja sama dengan badan usaha milik pemerintah seperti PLN dan Syarikat Gas Negara (PGN).
“Sejauh ini sudah ada 41 perusahaan yang berminat dan telah mengajukan dokumen proposal program de-dieselisasi di dua klaster tersebut,” ujar Greg.
Dalam program dedieselisasi, pemerintah menargetkan 5.200 unit PLTD di 2.130 lokasi dengan kapasitas 2,37 Giga Watt (GW) yang akan dikonversi menjadi tiga model pembangkit.
Di antaranya, konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas atau gasifikasi berkapasitas 598 megawatt (MW), konversi PLTD menjadi PLT EBT berkapasitas 500 MW dan perluasan jaringan ke sistem isolasi untuk menghilangkan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW.
Selanjutnya, sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih digunakan sebagai sistem black-start saat terjadi pemadaman. Pelaksanaan de-dieselisasi genset diesel ke genset gas bertujuan untuk meningkatkan kesinambungan pasokan energi genset di tengah pasokan dan harga solar yang fluktuatif.
Pembangkit listrik yang menggunakan gas dinilai lebih aman dari segi kelestarian sumber daya, mengingat berbagai sumber cadangan gas baru telah ditemukan.
Dalam rangka percepatan program konversi, Kementerian ESDM membuka opsi penggunaan dana Just Energy Transition Partnership atau JETP untuk percepatan program konversi PLTD ke PLTU.
Program tersebut dianggap sebagai jalan pintas untuk upaya pengurangan emisi karbon dari sektor pembangkit listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan hal itu karena biaya dedieselisasi lebih kecil dari rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).
“Pemerintah ingin mempercepat konversi solar ke gas, kemudian dari gas ke pembangkit EBT. Langkah ini paling cepat jika ingin menurunkan emisi,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (17/2020). . /2).
Melalui pembiayaan transisi modal atau energi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang disepakati pada KTT G20 November lalu, pemerintah berencana mengambil beberapa langkah untuk mengurangi emisi gas karbon, terutama dari sektor pembangkit listrik.
Selain untuk menutup program pensiun dini PLTU, pendanaan JETP akan disalurkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik EBT. “Tidak sebatas pensiun dini PLTU, ada juga persoalan lainnya. Mudah-mudahan dedieselisasi bisa masuk dalam pembiayaannya,” ujar Arifin.
Sumber pendanaan JETP dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang, beberapa negara G7 serta Denmark, Norwegia dan Uni Eropa. Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, dan pinjaman komersial.