PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN meminta pemerintah membuat regulasi terkait perolehan biomassa untuk batu bara campuran atau co-firing untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan jaminan pasokan biomassa di sektor hulu, hingga regulasi PLN sebagai pembeli tunggal seluruh bahan baku atau offtaker di sektor hilir.
Sekretaris Perusahaan PLN Energi Primer Indonesia atau EPI, Mamit Setiawan mengatakan, regulasi terkait biomassa kini menjadi hal baru di internal PLN. Perusahaan pelat merah itu berharap mendapat dukungan regulasi dari pemerintah.
“Regulasi terkait biomassa saat ini hanya internal PLN. Diharapkan dukungan regulasi datang dari pemerintah, baik dalam penyediaan hulu maupun hilir PLN sebagai offtaker,” kata Mamit melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (20/4). ).
Mamit menilai keberadaan regulasi yang mengatur jaminan pasokan biomassa bagi PLN dinilai mendesak mengingat pemanfaatan biomassa masih belum optimal akibat keterbatasan bahan baku. Selama ini pasokan biomassa umumnya masih berasal dari produk sampingan.
Produsen Biomassa Memilih Ekspor
Dia mengatakan, harga biomassa untuk pembangkit listrik hanya sebatas harga patokan tertinggi atau HPT batu bara. Hal ini mempengaruhi sikap produsen yang memilih untuk menjual produk biomassanya ke pasar ekspor.
“Saat ini perhitungan harga biomassa pembangkit PLTU hanya sebatas HPT batubara maksimal di PLTU,” kata Mamit.
Menurut Mamit, Indonesia akan mengalami kerugian akibat ekspor biomassa. Pengembangan green energy akan terhambat, sebaliknya pemenuhan energi dalam negeri sebagian besar masih dipenuhi oleh impor energi fosil berupa BBM dan LPG yang mahal.
Selanjutnya, ekspor biomassa biasanya disertai dengan penjualan nutrisi ke luar negeri. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesuburan tanah di Indonesia.
“Produksi biomassa dalam negeri tentu membutuhkan energi yang meningkatkan emisi karbon. Namun, jika diekspor, pemanfaatan biomassa rendah emisi akan dinikmati oleh negara lain. Emisi di Indonesia meningkat, sementara emisi di negara lain menurun,” kata Mamit.
Dalam kesempatan tersebut, Mamit melaporkan penyerapan penggunaan biomassa untuk batu bara campuran atau co-firing untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU mencapai 220.000 ton pada kuartal pertama 2023. Angka tersebut setara dengan 20% dari kebutuhan biomassa untuk 34 batu bara. merilis 1,08 juta ton pembangkit listrik tahun ini.
“Stok pakan biomassa umumnya masih berasal dari produk sampingan, sehingga jumlah pasokannya terbatas,” kata Mamit.
Hingga tahun 2021 PLN memiliki 6.143 unit tenaga yang menggunakan berbagai jenis BBM. Berikut adalah rincian seperti yang ditunjukkan pada grafik.