PLN akan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) berkapasitas 6,7 giga watt (GW) hingga 2040. Hal itu dilakukan dalam dua proses: PLTU 3,2 GW akan berhenti beroperasi secara alami, dan 3,5 GW melalui skema pensiun dini.
“Pensiun sekitar 3 GW PLTU Batubara berhenti secara alami dan 3,7 GW dalam skema Energy Transition Mechanism (ETM),” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (2). /11).
PLN baru saja melepas PLTU Pelabuhan Ratu ke PT Bukit Asam (PTBA). Namun, upaya pengalihan aset yang diperkirakan bernilai US$ 800 juta atau sekitar Rp 12,3 triliun itu masih sebatas kesepakatan awal berupa due diligence.
Melalui perjanjian ini, masa pengoperasian PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3 x 350 mega watt (MW) akan dipangkas dari sebelumnya 24 tahun menjadi 15 tahun.
Disinggung soal potensi PLTU PLN dibidik pensiun dini melalui skema pengambilalihan yang sama, Darmawan menolak menjawab. Dia hanya menjawab objek PLTU yang akan dibidik pensiun dini tidak bisa disebutkan secara detail. “Kami tidak sedetail itu,” kata Darmawan.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Hariyadi menjelaskan setelah PLTU Pelabuhan Ratu, pihaknya juga akan mencari investor untuk PLTU Pacitan 2 x 315 MW.
Nilai investasi PLTU juga mencapai sekitar US$ 800 juta. Akuisisi PLTU akan menggunakan mekanisme transisi energi atau skema ETM yang disediakan Kementerian Keuangan. “Skema PLTU Pacitan akan sama, tapi kami masih mencari investor. Jadi keduanya sekitar US$ 1,6 miliar,” katanya.
Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan, PLTU Pacitan akan menjadi target pensiun dini berikutnya. Dia mengatakan pemerintah akan terus mendesak agar pembangkit listrik tenaga batu bara dihapus atau dipensiunkan secara bertahap dengan skema yang sama, terutama untuk pembangkit yang sudah tua.
“Harus lebih banyak, karena banyak PLTU yang sudah tua. Harus bertahap,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/10).
Arifin mengatakan skema pengalihan aset PLTU Pacitan dibuka. Artinya, akuisisi bisa dilakukan pihak swasta atau BUMN, seperti yang dilakukan PTBA. “Bisa BUMN, bisa swasta. Saat ini di Jawa banyak kelebihan listrik,” kata Arifin.