Pemerintah menyusun mekanisme pengaturan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pungutan ekspor dan penyaluran Dana Kompensasi Batubara (DKB) yang akan ditangani oleh Badan Pengelola Mitra atau MIP. Operator batubara akan menerima pengembalian uang atau pengembalian PPN.
“Informasinya pengusaha tetap membayar PPN tapi dikembalikan, akan dibayar kembali,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu ( 3). /5).
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba), Irwandy Arif mengatakan, pembahasan terkait masalah PPN yang menjadi penyebab tertundanya implementasi MIP batubara sudah selesai. “MIP-nya belum dibuat. Tunggu saja. Tapi kabarnya pembahasan PPN sudah selesai,” ujar Irwandy.
ESDM sedang menggodok regulasi yang mengatur pembebasan PPN 11% atas pungutan ekspor dan distribusi DKB yang akan diterapkan oleh MIP. Kegiatan ‘gathering-channeling’ ini akan dikelola oleh tiga bank milik pemerintah yakni BRI, BNI dan Bank Mandiri yang dianggap sebagai kegiatan transaksi yang termasuk objek pajak.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia melaporkan, aturan pelaksanaan MIP hampir rampung karena Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Negara sudah ada. “Kabarnya Perdana Menteri sudah ada di Seknas,” kata Hendra melalui SMS, Rabu (3/5).
Hendra menambahkan, pengusaha masih berharap pemerintah menghapuskan skema PPN dalam mekanisme MIP batubara. “Kami berharap PPN tidak dikenakan pada transaksi yang memaksakan jalur pasokan batu bara dalam negeri,” kata Hendra.
Kementerian ESDM menargetkan Badan Pengelola Pungutan Ekspor Batubara mulai beroperasi paling lambat semester I 2023. Pelaksanaan Badan Pemungut Pungutan Ekspor Batubara terus tertunda karena masalah PPN yang masih tertunda. terakhir.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tarsif menjelaskan pembahasan wacana PPN muncul dari kegiatan “gathering-channeling” yang dianggap sebagai kegiatan transaksional termasuk objek pajak.
MIP juga bertugas mengeluarkan dana kompensasi dari perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban pasar dalam negeri atau pengiriman batu bara DMO ke pembangkit listrik PLN, serta industri semen dan pupuk.
Seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hingga Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) wajib membayar DKB kepada MIP.