Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai positif rencana pemerintah menghentikan izin investasi akuisisi peleburan nikel dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).
Mereka menilai produksi komoditas olahan dari bijih nikel kadar tinggi berupa ferrononickel, nickel pig iron (NPI) dan nikel matte dalam negeri berlebihan.
Ketua FINI Alexander Barus mengatakan, moratorium izin pembangunan smelter pyrometallurgical di RKEF mendesak dilakukan karena kelebihan pasokan komoditas proses dari bijih nikel kadar tinggi menyebabkan harga terus tertekan.
“Sekarang harus ada moratorium, artinya izin baru untuk pyrometallurgical smelting menurut saya sudah tidak perlu izin lagi,” kata Alex di Hotel Westin, Selasa (9/5).
Alex yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) juga mengatakan, bisnis pertambangan nikel hulu kini kewalahan memenuhi permintaan pasokan nikel saprolit ke perusahaan peleburan yang mengolah bijih nikel kadar tinggi tersebut.
Meski produksi bijih nikel kadar tinggi mencapai 130 juta metrik ton per tahun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan seluruh smelter dalam negeri. “Dengan 130 juta ton, para penambang sudah bekerja keras. Apa artinya? Mungkin ada peleburan yang tidak bisa disuplai dan ada persaingan antar pasokan,” ujarnya.
Sebaliknya, dia mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada pelaku usaha yang ingin membangun smelter Hidrometalurgi Asam Tekanan Tinggi (HPAL) untuk memasok bahan baku produk hilir yang lebih banyak, seperti prekursor, katoda, dan baterai.
“Untuk HPAL sebagai komponen baterai oke. Kami dorong karena Indonesia banyak limonit nikel rendah. Tapi untuk pyrometallurgy sudah dihentikan,” kata Alex.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah hanya mengizinkan pembangunan smelter nikel yang menggunakan energi bersih.
Proses peleburan pirometalurgi adalah suatu cara pengolahan mineral dengan menggunakan suhu tinggi atau panas yang berasal dari pembakaran kokas. “Pemerintah tidak akan memberikan izin selain penggunaan energi bersih,” kata Luhut.
Moratorium penyediaan smelter RKEF dinilai penting untuk meningkatkan alokasi pasokan bijih nikel ke smelter HPAL. Pembahasan moratorium pengadaan smelter RKEF kini menjadi kajian khusus di bawah Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba), Irwandy Arif mengatakan, laju produksi NPI feronikel saat ini meningkatkan penggunaan bijih nikel secara signifikan untuk mendapatkan nikel saprolit grade. bijih 1,5% -3%.
Irwandy menjelaskan, konsumsi bijih nikel untuk memproduksi NPI dan feronikel saat ini mencapai 100 juta hingga 160 juta ton per tahun. Jumlah tersebut akan meningkat menjadi 450 juta ton per tahun jika pembangunan smelter RKEF dilanjutkan. Di sisi lain, cadangan bijih nikel Indonesia hanya 5,2 miliar ton.
“Perlu adanya pembatasan penambahan investasi smelter NPI dan pengembangan pasar domestik dan industri stainless steel dan besi untuk menyerap NPI dan feronikel,” ujar Irwandy saat menjadi pembicara dalam diskusi Peningkatan Kapasitas Media Sektor Mineral di Ashley Hotel Jakarta, Rabu (8/3).
Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan eksplorasi cadangan nikel selain menggenjot peleburan HPAL yang mampu mengolah 0,8-1,5% bijih nikel limonit kadar rendah menjadi campuran hidroksida padat nikel dan kobalt, Hydroxide Precipitation Mixture (MHP). dan Campuran Pengendapan Sulfida (MHP). MPS).
Produk ini merupakan bahan baku utama untuk produksi nikel sulfat atau kobalt sulfat. Kedua produk antara tersebut merupakan bahan baku komponen baterai.