Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mengkaji rencana penetapan bea keluar untuk feronikel, nickel pig iron (NPI) dan nikel matte yang akan ditayangkan mulai awal tahun 2022.
Langkah ini diambil sebagai respon pemerintah yang melihat tren penurunan harga nikel sejak awal tahun 2023. “Mungkin kami agak cepat mengajukan proposal karena harganya bagus dan jumlah produksinya banyak. Tapi sekarang harganya turun,” kata Luhut di Hotel Westin Jakarta, Senin (9/5).
Mengacu laporan London Metal Exchange (LME), harga nikel untuk kontrak tiga bulan turun 3% menjadi US$ 23.997 per ton. Sepanjang tahun 2023, harga nikel LME turun 29,8% dari US$31.150 di awal tahun.
Luhut tidak memberikan kepastian lebih lanjut terkait kelanjutan bea keluar komoditas yang diolah dari bijih nikel kadar tinggi. Ia hanya menjelaskan, pemerintah masih mencari momentum yang tepat untuk implementasinya. “Pemerintah akan menjaga keseimbangan dengan hati-hati,” kata Luhut.
Produk ferrononickel, NPI dan matte nickel merupakan bahan baku pembuatan stainless steel atau baja tahan karat. Selain itu, pemerintah juga tidak akan memberikan izin kepada pengusaha yang ingin membangun smelter nikel yang menggunakan energi fosil.
Luhut mengatakan pemerintah hanya mengizinkan pembangunan smelter nikel yang menggunakan energi bersih. “Pemerintah tidak akan memberikan izin selain penggunaan energi bersih,” kata Luhut.
Batasan Peleburan Nikel RKEF
Di sisi lain, pemerintah juga mulai membatasi pembangunan smelter nikel dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Langkah ini sejalan dengan kelebihan produksi NPI atau feronikel yang menyebabkan harga tertekan.
Pembatasan pembangunan smelter nikel RKEF dimaksudkan untuk menjaga pasokan bijih nikel untuk pasokan bahan baku produk hilir selanjutnya, seperti prekursor, katoda, dan baterai.
Moratorium persiapan peleburan RKEF dinilai penting untuk meningkatkan alokasi pasokan bijih nikel untuk peleburan High Pressure Acid Hydrometallurgy (HPAL). Pembahasan moratorium pengadaan smelter RKEF kini menjadi kajian khusus di bawah Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba), Irwandy Arif mengatakan, laju produksi NPI untuk feronikel saat ini meningkatkan penggunaan bijih nikel secara signifikan untuk mendapatkan bijih nikel berkadar tinggi. 1,5%-3%. bijih nikel saprolit.
Irwandy menjelaskan, konsumsi bijih nikel untuk memproduksi NPI dan feronikel saat ini mencapai 100 juta hingga 160 juta ton per tahun. Jumlah tersebut akan meningkat menjadi 450 juta ton per tahun jika pembangunan smelter RKEF dilanjutkan. Di sisi lain, cadangan bijih nikel Indonesia hanya 5,2 miliar ton.
“Perlu adanya pembatasan penambahan investasi smelter NPI dan pengembangan pasar domestik dan industri stainless steel dan besi untuk menyerap NPI dan feronikel,” ujar Irwandy saat menjadi pembicara pada diskusi Peningkatan Kapasitas Media Sektor Mineral di Ashley Hotel Jakarta, Rabu (8/3).
Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan eksplorasi cadangan nikel selain menggenjot peleburan HPAL yang mampu mengolah 0,8-1,5% bijih nikel limonit kadar rendah menjadi campuran hidroksida padat nikel dan kobalt, Hydroxide Precipitation Mixture (MHP). dan Campuran Pengendapan Sulfida (MHP). MPS).
Produk ini merupakan bahan baku utama untuk produksi nikel sulfat atau kobalt sulfat. Kedua produk antara tersebut merupakan bahan baku komponen baterai. “Perlu dibangun smelter HPAL yang menghasilkan produk bahan baku baterai listrik,” kata Irwandy.