Kementerian ESDM menyatakan, pelaksanaan pungutan ekspor batu bara oleh Badan Layanan Umum (BLU) ditargetkan tetap berjalan tahun ini meski mundur dari target awal Januari 2023.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mengatakan, implementasi BLU batubara menunggu pembahasan koordinasi regulasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“BLU belum diterapkan, karena masih dalam pembahasan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan BLU sudah bisa dimulai tahun 2023,” ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara , Lana Saria, melalui pesan singkatnya, Selasa (10/1).
Penerapan BLU diharapkan dapat mengatur selisih harga pasar batubara dan harga DMO untuk PLN dan industri tertentu seperti industri semen dan pupuk.
Melalui skema BLU ini, PLN dan semen, pupuk serta industri tertentu hanya perlu membayar batu bara dengan harga jual domestic market obligation atau DMO yaitu US$ 70 per ton untuk PLN dan US$ 90 per ton untuk industri.
Selisih harga jual pasar akan dibayarkan kepada pengusaha melalui dana yang dihimpun oleh BLU. Sumber pendanaan BLU berasal dari pungutan ekspor batu bara.
Konsep kerangka BLU awalnya akan meniru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konsep kerja BLU tidak bisa disamakan dengan BPDPKS.
Hal ini berangkat dari usulan tugas dan fungsi BLU batubara yang hanya memiliki satu fungsi yaitu mengatur selisih harga pasar batubara dengan harga DMO untuk PLN dan industri tertentu seperti industri semen dan pupuk. Fungsi tunggal ini bertolak belakang dengan peran BPDPKS yang tidak hanya sebagai lembaga ‘gathering-channel’.
Dana retribusi BPDPKS juga memiliki fungsi lain seperti peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan sayuran jenis biodiesel. bahan untuk solar. campuran bahan bakar.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui penerapan BLU masih menghadapi beberapa kendala atau hambatan. Konsep kerangka BLU awalnya akan meniru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Karena di sawit juga ada sambungannya dengan solar, kalau BLU batubara tidak,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (6/1).
Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinasi Penanaman Modal, Tubagus Nugraha mengatakan, draf Perpres BLU batubara masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Nantinya, Lemigas akan ditunjuk sebagai pengelola dana BLU batubara.
“Mudah-mudahan efektif Januari 2023,” kata Tubagus saat ditemui di Hotel Grand Kemang Jakarta, Rabu (10/12/2022).