Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti ancaman kejahatan terkait kegiatan pertambangan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Lapangan Kerja atau Perppu Ciptaker. Peraturan tersebut berpotensi merugikan warga yang tinggal di sekitar tambang dan aktivis lingkungan yang menentang kegiatan pertambangan.
Manajer Kampanye Pertambangan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Rere Christanto mengatakan, Pasal 162 dalam Perppu Ciptaker sama persis dengan UU Cipta Kerja 2020. Aturan ini mengatur sanksi berupa penjara paling lama satu tahun atau denda hingga Rp 100 juta.
Ancaman tersebut bagi masyarakat yang menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Pertambangan Batuan (SIPB).
Rere mengatakan aturan itu dibuat tanpa melibatkan masyarakat. Padahal Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki proses pembuatan peraturan dengan melibatkan masyarakat.
“Tapi tiba-tiba berubah menjadi Perppu yang melampaui segala upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah, yaitu menyempurnakan UU Cipta Kerja,” kata Rere saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/1).
Rere mengatakan, penerapan Pasal 162 Perppu Ciptaker berpotensi mempertahankan praktik kriminalisasi masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan di wilayah tempat tinggalnya.
Berdasarkan catatan Walhi, 21 warga menjadi korban tindak pidana sejak aturan itu ditetapkan dalam UU Minerba 2020. Mayoritas korban adalah warga yang menolak hadirnya aktivitas pertambangan.
Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang menentang kegiatan pertambangan sekalipun tindakannya tidak mengganggu produksi di wilayah kerja pertambangan.
Hal itu merujuk pada aksi protes yang dilakukan segelintir warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yang menolak keberadaan tambang pasir dengan membentangkan spanduk di bantaran Sungai Progo.
“Saat itu warga hanya membentangkan spanduk, kegiatan penambangan pasir juga tetap berjalan. Warga tidak menghalangi kegiatan produksi atau memblokir jalan, tapi dilaporkan pasal 162,” ujar Rere.
Hal senada disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melky Nahar. Jatam menyebut Pasal 162 menjerat tiga warga Pulau Wawonii, Kepulauan Konawe, Sulawesi Tenggara, dan 22 warga Bangka Belitung.
“Pasal ini sejenis pasal karet, praktis sering digunakan untuk membungkam dan membunuh perlawanan penduduk,” kata Melky.
Melky menjelaskan, Pasal 162 UU Minerba mengacu pada Pasal 86F huruf P dan Pasal 136 ayat 2 tentang proses penyelesaian hak atas tanah. Namun, Pasal 162 juga bertentangan dengan aturan lain, seperti pasal perlindungan bagi warga negara yang memperjuangkan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Wahli dan Jatam berharap DPR RI mengkaji urgensi Perppu Ciptaker. Pengesahan Perppu akan menjadi preseden buruk karena menyetujui peraturan yang sebenarnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan juga memerintahkan anggota parlemen untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu maksimal dua tahun setelah keputusan diumumkan. Jika dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional selamanya. Di penghujung tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Ciptaker.