Komisi VII DPR berencana memanggil Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mendapatkan penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2024. Meski ekspor mineral mentah harus dihentikan pada Juni 2023 menurut peraturan. amanat UU Minerba.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, gugatan ini dinilai sangat penting untuk menjelaskan beberapa hal. Termasuk rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai landasan hukum perpanjangan izin ekspor.
Mulyanto mengatakan, rencana Pemerintah memperpanjang izin ekspor tembaga memiliki dua dimensi yang tidak konsisten yang mencerminkan kelemahan Pemerintah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) negara.
Dua dimensi inkoherensi pemerintah adalah dimensi kebijakan dan dimensi bentuk hukum dari kebijakan itu sendiri. “Kebijakan pemerintah yang inkonsisten ini berpotensi melanggar konstitusi yang mewajibkan negara menguasai sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya dalam siaran pers, Rabu (3/5).
Menurut Mulyanto, jika ekspor mineral mentah tetap dibiarkan, nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam akan dinikmati negara lain.
“Sementara rakyat kita hanya menerima sisa-sisa puing-puing. sedih banget Negara yang banyak sumber daya alamnya, tapi masyarakatnya miskin, karena ekonominya ekstraktif,” ujarnya.
Mulyanto menilai pemerintah tidak konsisten karena mengagung-agungkan program hilirisasi sumber daya alam namun justru tunduk pada tekanan Freeport. Padahal, kebijakan pemerintah ini secara langsung melanggar UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pasal 170A, yang melarang ekspor mineral mentah mulai Juni 2023.
Selain itu, kebijakan Pemerintah juga diskriminatif dibandingkan dengan kebijakan mineral lain seperti nikel yang ekspor bijih nikelnya sudah lama dilarang oleh Pemerintah.
“Yang kedua adalah bentuk regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Menteri ESDM bermaksud menerbitkan Peraturan Menteri (Permen), sebagai landasan hukum izin ekspor mineral mentah,” ujarnya.
Lanjutnya, jika benar dasar hukum izin ekspor konsentrat tembaga ini hanya berupa Peraturan Menteri (Permen), maka ini sesuatu yang aneh. “Undang-Undang Kuliner dicabut dengan Permen. Undang-undang hanya bisa dicabut dengan undang-undang juga,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara hingga pertengahan 2024. Keputusan ini sejalan dengan belum selesainya proyek peleburan kedua produsen tembaga tersebut.
Di sisi lain, pemerintah yang juga pemegang saham mayoritas Freeport sebelumnya melaporkan larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini akan merugikan perusahaan hingga Rp 57 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan relaksasi diberikan karena pemerintah menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pelarangan ekspor dinilai berdampak besar bagi pemerintah.
Pemerintah juga mengakui pembangunan smelter sempat tertunda karena terkendala pandemi, oleh karena itu pemerintah memberikan waktu kepada Freeport dan Amman untuk menyelesaikan proyek smelter tersebut.
“Kami tahu pembangunan smelter terhambat, ada pandemi yang menjadi pertimbangan kami,” kata Arifin di Istana Kepresidenan, Jumat (28/4). “Pandemi telah menunda pembangunan pabrik. Misalnya, pembangunan pabrik di Freeport menggunakan tenaga kerja dari Jepang.”
Menurut dia, Jepang menerapkan jam malam selama pandemi sehingga menunda pembangunan smelter di negara tersebut. Akibatnya, pekerjaan rekayasa smelter Freeport tertunda.