Kementerian BUMN mengusulkan Penanaman Modal Negara (PMN) senilai Rp 10 triliun untuk mempercepat rasio elektrifikasi PLN pada 2024. Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, besaran pendanaan berasal dari dana investasi tahun ini.
PMN rencananya akan dialokasikan ke masing-masing wilayah PLN. “Untuk tahun 2024, PMN ke PLN utamanya untuk membangun transmisi dan distribusi terkait penugasan listrik ke desa-desa,” kata Pahala dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI, Senin (5/6).
PLN menyatakan 4.700 desa belum tersentuh listrik. Ribuan desa tersebut tersebar di tujuh wilayah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Ribuan desa yang belum teraliri listrik berada di lokasi yang sulit dijangkau dan terpencil.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, biaya investasi infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil mencapai Rp 24 juta hingga Rp 25 juta per pelanggan. Nominal ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan instalasi listrik di Pulau Jawa senilai Rp 1 juta per pelanggan.
PLN juga telah mengajukan PMN Rp 10 triliun untuk percepatan elektrifikasi pada 2023. Dari usulan Rp 10 triliun, Rp 2 triliun akan dialokasikan untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti pasokan listrik yang selama ini diberikan secara cuma-cuma oleh masyarakat. Selanjutnya, dana sebesar Rp 4,5 triliun akan dialokasikan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dan transmisi listrik untuk menyambungkan listrik di daerah terpencil.
Kemudian dana PMN sebesar Rp3,5 triliun akan dikucurkan untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur hidro, mikrohidro, gas dan uap, serta pembangkit listrik mesin gas.
“Selain untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, dana PMN juga digunakan untuk percepatan transisi energi dengan menyasar sumber daya alam lokal,” kata Darmawan dalam rapat kerja (RDP) dengan Komisi VI, Rabu (15/6/2022).
PLN menghitung proyeksi untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio 100% Desa berlistrik, diperlukan total estimasi Rp 18 triliun hingga Rp 20 triliun. Diperkirakan Rp 2,03 triliun akan dialokasikan untuk wilayah Jamali.
Wilayah Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp9,93 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat membutuhkan Rp6 triliun.