Presiden Joko Widodo memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Mentarang Induk hari ini. PLTA dirancang sebagai sumber energi untuk Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional atau KIPI di Kalimantan Utara.
Presiden Widodo menilai integrasi PLTA Mentarang dan KIPI tidak mudah. Pasalnya, jarak kedua lokasi tersebut sekitar 300 kilometer.
“Butuh anggaran yang tidak sedikit atau senilai US$ 2,6 miliar. Mengubahnya menjadi sekitar Rp 40 triliun itu jumlah yang sangat besar,” kata Presiden Jokowi melalui saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (1/3).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pasokan energi dari PLTA Mentarang akan membuat barang yang diproduksi di KIPI lebih kompetitif. Pasalnya, industri yang berada di KIPI akan menghasilkan produk hijau dengan emisi karbon rendah.
Namun, Jokowi menargetkan pembangunan PLTA Mentarang memakan waktu lebih lama dibandingkan pembangunan KIPI. Sebagai informasi, KIPI ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2024, sedangkan PLTA Mentarang baru bisa selesai pada 2029.
Pembangunan PLTA Mentarang merupakan konsorsium antara perusahaan lokal dengan Malaysia, yakni PT Kayan Hydropower Nusantara. Rinciannya, Kayan Hydropower merupakan perusahaan patungan antara PT Kayan Patria Pratama dan Sarawak Energy Berhad.
“Saya sangat senang karena ini dilakukan oleh konsorsium Indonesia dan Malaysia. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai sekutu siap untuk benar-benar bisa bekerja sama,” kata Jokowi.
Seperti yang sudah diketahui, Kayan Patria adalah konglomerat di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan logistik dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Sedangkan Sarawak Energy didirikan 100 tahun lalu dengan pengalaman mengembangkan PLTA di Sarawak selama 35 tahun terakhir.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, energi dari PLTA Mentara akan menggerakkan beberapa industri di KIPI, seperti kendaraan listrik atau EV, baterai EV, alumunium, dan petrokimia. “Kemarin saya cek kawasan industri sudah siap, jadi kalau sudah tersambung, itulah masa depan Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Namun diakui Jokowi, penggunaan energi hijau membutuhkan masa transisi dari energi konvensional yang ada saat ini. Dengan demikian, biaya produksi pabrik di KIPI diharapkan tetap kompetitif di masa mendatang dengan menggunakan green energy.
Jokowi yakin industri berbasis green product pada akhirnya akan berproduksi di KIPI. Karena itu, Kepala Negara berniat mengikuti perkembangan pembangunan KIPI setiap hari agar tidak meleset dari target 2024.
“Ini akan menjadi kekuatan kawasan industri Indonesia di Kaltim,” kata Presiden Widodo.
Berdasarkan situs resmi Pemprov Kaltara, terdapat empat entitas pengelola KIPI, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, PT Kawasan Industri Kawasan Indonesia, PT Industri Strategis Indonesia, dan PT Kayan Patria Propertindo. Total nilai investasi yang direncanakan adalah Rp 1.800 triliun.
Reporter: Andi M. Arief