Implementasi Badan Layanan Umum (BLU) Batubara yang dijadwalkan mulai Januari 2023 tak kunjung terwujud. Pasalnya, belum ada regulasi yang mengatur mekanisme atau pelaksanaan pungutan ekspor batu bara oleh BLU.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, sejauh ini penerapan BLU di lapangan belum terealisasi.
“Setahu saya skema BLU belum berjalan karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak berjalan sama sekali,” kata Hendra kepada Katadata.co.id, Kamis (5/1).
Dalam kesempatan tersebut, pelaku usaha berharap agar formula harga batu bara (HBA) yang berlaku saat ini dapat direvisi sebelum penerapan BLU. Menurut Hendra, selisih harga aktual ekspor dengan HBA dan harga patokan batu bara (HPB) semakin melebar sejak 2021.
“Jadi perusahaan membayar royalti jauh lebih tinggi. Apalagi setelah tarif royalti baru dinaikkan,” kata Hendra. Lihat pengembangan HBA di kotak data berikut:
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengutus Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA) sebagai badan khusus pungutan ekspor batu bara.
Skema BLU batubara disebut mendesak untuk memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan dalam negeri melalui pengumpulan dan penyaluran dana kompensasi.
Melalui skema ini, PLN dan semen, pupuk serta industri tertentu hanya perlu membayar batu bara dengan harga jual domestic market obligation atau DMO yaitu US$ 70 per ton untuk PLN dan US$ 90 per ton untuk industri.
Sedangkan selisih harga pasar yang diturunkan dengan harga wajib PLN atau industri akan ditanggung langsung oleh BLU yang dananya diperoleh dari pungutan bea ekspor dari penambang. Saat ini, pemerintah menetapkan angka DMO sebesar 25% dari total produksi tahunan perusahaan tambang.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut BLU batubara akan berlaku mulai Januari 2023. Payung hukum BLU batubara akan diatur melalui Peraturan Presiden.
Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinasi Penanaman Modal, Tubagus Nugraha mengatakan, draf Perpres BLU batubara masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Nantinya, Lemigas akan ditunjuk sebagai pengelola dana BLU batubara.
“Mudah-mudahan efektif Januari 2023,” kata Tubagus saat ditemui di Hotel Grand Kemang Jakarta, Rabu (10/12/2021).
Rencana pembentukan BLU batubara mulai mencuat ketika PLN mengalami krisis pasokan batubara pada awal tahun 2022 akibat berkurangnya pasokan dari produsen. Namun, pembahasan pembentukan BLU batubara seringkali sulit, terutama terkait payung hukumnya, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.
Pembentukan BLU batubara membutuhkan waktu karena pemerintah juga diharuskan menyiapkan regulasi yang telah diterbitkan seperti Peraturan Menteri ESDM, Keputusan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Keuangan.
Tubagus menjelaskan aturan turunan ini akan mengatur formula, mekanisme biaya dan penetapan kelembagaan BLU DMO batubara.