Kementerian ESDM mengungkapkan telah menolak 51 rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan batu bara untuk tahun 2023, dengan total rencana produksi mencapai 7,8 juta ton.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Suswanto mengatakan bahwa tahun ini terdapat 948 pengajuan RKAB dengan 890 telah disetujui.
“Sebagai informasi, bahwa total rencana produksi dari 51 perusahaan yang ditolak ini sebesar 7,8 juta ton,” kata dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (6/11).
Bambang menyampaikan penolakan 51 RKAB didasari oleh beberapa faktor, di antaranya 15 RKAB ditolak karena competent person Indonesia (CPI), 9 ditolak karena terkendala dokumen feasibility study dan AMDAL.
Kemudian 1 RKAB ditolak karena MODI/dirkom, 11 ditolak karena faktor keuangan, dan 15 ditolak karena faktor lainnya (teknis, IPPKH, dan lainnya).
Sementara itu terkait permohonan perubahan RKAB, dari 84 permohonan yang masuk, Kementerian ESDM telah menyetujui 38 revisi RKAB, 22 revisi ditolak, 12 dokumen revisi dikembalikan.
Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara sebanyak 694 juta ton pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi 4,6% dari target produksi tahunan sejumlah 663 juta ton pada 2022.
Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara, Lana Saria, mengatakan bahwa kenaikan target produksi batu bara pada tahun depan ditujukan untuk menjamin kebutuhan pasokan batu bara untuk pembangkitan listrik PLN yang mencapai 161,2 juta ton.
“Produksi batu bara Indonesia 2023 direncanakan sebesar 694 juta ton. Kami menjamin pasokan PLN 161,2 juta ton dengan mencantumkan kewajiban pemenuhan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya perusahaan pertambangan,” kata Lana pada akhir Desember 2022.
Menurut data Minerba One Data Indonesia Kementerian ESDM, realisasi produksi batu bara hingga 6 November 2023 mencapai 635,98 juta ton atau 91,57% dari target 694 juta ton.