Kementerian ESDM mendorong pelaku usaha bauksit untuk tetap membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau peleburan mineral meski komoditas mineral ini tidak mendapatkan relaksasi larangan ekspor yang berlaku mulai 10 Juni 2023.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kewajiban penghentian ekspor bauksit tetap aktif karena belum ada progres pembangunan fasilitas pemurnian bauksit. Kemajuan pembangunan fasilitas peleburan baru-baru ini menjadi syarat untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor mineral.
“Ya pengusaha bauksit harusnya mau bangun smelter. Kerja sama itu ada. Intinya kita bangun smelter untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Mau dimanfaatkan, sementara negara dikasih limbah,” ujar Arifin di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Jumat (9/6).
Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor tembaga PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara hingga Mei 2024 karena capaian pembangunan smelter kedua perusahaan tersebut sudah melebihi 51% per Januari 2023.
Freeport melaporkan progres konstruksi smelter tembaga baru di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik sudah mencapai 61,5% hingga kuartal I 2023. Sementara progres pembangunan smelter tembaga Amman Mineral di Batu Area hijau telah mencapai 51,63% hingga Januari 2023.
Situasi berbeda terlihat pada pembangunan smelter bauksit yang tidak menunjukkan kemajuan berarti. Arifin mengatakan, saat ini sudah ada empat smelter bauksit dengan total serapan 13,9 juta ton yang menghasilkan 4,3 juta ton alumina.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-1, dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-2.
Sedangkan tujuh proyek peleburan yang masih berupa sawah milik PT Kualitas Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Laman Mining, dan PT Kalbar Bumi Perkasa.
Pembangunan smelter Kalbar Bumi Perkasa terhenti karena investor menghentikan pendanaan setelah izin usaha pertambangan perusahaan dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Walaupun hasil verifikasi melaporkan progres pembangunan antara 30% sampai 66%, namun berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Itu masih lapangan,” kata Arifin dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR, Rabu (11/12). 24/5).
Arifin menjelaskan ada penurunan ekspor bauksit hingga 8 juta ton pada 2023 senilai US$ 288,5 juta atau sekitar Rp 4,26 triliun. Angka ini meningkat menjadi 13,8 juta ton atau setara dengan nilai ekspor US$ 494,6 juta. Selain itu, larangan ekspor bauksit juga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti sebesar US$ 49,6 juta.
Padahal, kata Arifin, ketika larangan ekspor diberlakukan, ada nilai tambah US$ 1,9 miliar untuk bijih bauksit dari fasilitas pemurnian yang sudah beroperasi. “Jadi pemerintah masih mendapat keuntungan bersih US$ 1,5 miliar dan lapangan kerja bagi 7.627 orang,” kata Arifin.