liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Dua Bos Freeport Sambangi Istana, Bahas Larangan Ekspor Tembaga?

ESDM Pastikan Freeport Tambah Jatah Saham Pemerintah 10% pada 2041

Kementerian ESDM menyebut proses pelepasan atau tambahan pelepasan 10% kepemilikan saham Freeport-McMoran Inc di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah akan dilaksanakan pada 2041.

Dengan pelepasan ini, pemerintah akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di PFI menjadi 61%. Penjualan itu juga sebagai syarat perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus PTFI atau IUPK yang habis masa berlakunya pada 2041.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan proses negosiasi pemerintah dengan Freeport-McMoran Inc. tetap positif. “Penjualannya akan dilakukan pada 2041, memang kita sedang negosiasi dengan catatan pemerintah untuk melihat juga perkembangan hilir,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Rabu (31/5).

Lebih lanjut, kata Arifin, pemerintah mempercepat penyusunan aturan perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia meski kontrak operasi produksi baru akan berakhir pada 2041.

Jika pemerintah memberikan perpanjangan, PTFI berhak menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua hingga tahun 2061.

Arifin mengatakan perpanjangan kontrak UIPK Freeport dipandang sebagai upaya pemerintah menjamin investasi. Penyambungan juga dilakukan untuk mendapatkan pasokan konsentrat tembaga untuk peleburan di dalam negeri.

Selain itu, perpanjangan izin yang telah lama berlangsung akan memberikan kesempatan kepada Freeport untuk melakukan eksplorasi di tambang bawah tanah sebelum memulai proses produksi.

Pemerintah juga meminta Freeport menyelesaikan smelter tembaga Gresik serta membangun smelter baru di Papua sebagai syarat perpanjangan kontrak.

Saat ini komposisi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2%. Kepemilikan saham pemerintah adalah 26,24% dimiliki oleh PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan 25% dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal and Mineral.

Sebelumnya, pemerintah berencana menambah kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 61%. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, upaya melanjutkan penjualan saham Freeport relatif progresif. Pasalnya, tahun depan BUMN siap membayar utang untuk mengambil alih mayoritas saham 51% Freeport.

“Pemerintah akan menambah saham Freeport sekitar 10%, pembahasannya hampir selesai,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023 yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat (28/4).

Kementerian ESDM juga telah menerima dokumen permohonan perpanjangan IUPK Freeport. Permohonan perpanjangan IUPK hanya dapat diajukan paling lambat lima tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya masa operasi produksi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. “Pemerintah sekarang menghitung jumlah perpanjangan yang tepat dengan melihat potensi cadangan yang masih ada,” kata Bahlil.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21