liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
ESDM Minta PLN Ubah Skema Pengadaan Listrik untuk Kurangi Beban Negara

ESDM Minta PLN Ubah Skema Pengadaan Listrik untuk Kurangi Beban Negara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak PT PLN (Persero) untuk meninggalkan skema take or pay atau TOP yang berlaku untuk pengadaan listrik dari produsen swasta.

ESDM menilai skema itu membebani keuangan negara di tengah kelebihan pasokan listrik yang mencapai 6 gigawatt. Dengan kondisi itu, PLN harus membayar Rp 18 triliun, meski listrik yang dihasilkan tidak terserap masyarakat dan pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, skema TOP merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) PLN. Namun, Rida mengakui kontrak jual beli listrik TOP dengan produsen swasta tidak bisa diputuskan di tengah jalan.

“Tentu tidak bisa memutus kontrak kecuali berani menghadapi arbitrase internasional,” kata Rida dalam Agenda Pencapaian Kinerja Sektor ESDM 2022 di Kantor Kementerian ESDM, Senin (30/1).

Oleh karena itu, PLN dapat bernegosiasi dengan produsen energi swasta. Yang jelas, negosiasi yang berujung pada pengurangan atau pembatalan TOP bisa berdampak positif bagi APBN.

“Kami mengimbau para pelaku untuk menandatangani kontrak di masa depan untuk tidak menggunakan TOP lagi karena kami memiliki kelebihan listrik.” kata Rida.

Mantan Dirjen Ketenagalistrikan itu menambahkan, pembelian listrik dengan skema TOP berawal dari situasi di RI yang kekurangan pasokan listrik. Terjadi surplus listrik sejak 2010.

Rida berharap PLN segera meninggalkan skema pembelian listrik melalui mekanisme take or pay menjadi take and pay yang artinya hanya membeli listrik sesuai kebutuhan.

“Yang akan kami minta ke depan adalah membeli listrik jika perlu dan hanya membayar yang terpakai. Jadi tidak ada pamrih,” ujar Rida.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Banggar Said Abdullah mengatakan kelebihan pasokan listrik membebani keuangan negara. Pemerintah tetap membayar kompensasi kepada PLN meskipun kelebihan pasokan tidak digunakan.

Said mengatakan pemerintah akan menanggung Rp 3 triliun untuk setiap 1 GW kelebihan pasokan listrik. Sehingga dengan kelebihan pasokan 6 GW, pemerintah akan menanggung biaya hingga Rp 18 triliun.

“Bayangkan 1 giga, karena kontrak take or pay harus bayar Rp 3 triliun, karena 1 giga nilainya Rp 3 triliun,” kata Said dalam rapat Panja tentang RAPBN 2023 beberapa waktu lalu.

Direktur PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDP dengan Komisi VI DPR pada 15 Juni 2022 mengatakan pasokan listrik di Jawa tahun depan akan bertambah 6,8 GW. Keadaan ini tidak diimbangi dengan tambahan kebutuhan yang hanya sebesar 800 MW.

Kelebihan pasokan listrik terjadi pada sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan sistem Sumatera. Surplus listrik akan terjadi di Sumatera selama tiga tahun ke depan hingga 2025. Penambahan kebutuhan listrik hanya 1,5 GW, sedangkan penambahan kapasitas 5 GW. Provinsi Kalimantan dan Sulawesi juga mengalami hal yang sama.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21