Kementerian ESDM berencana membuka lelang tiga wilayah kerja panas bumi (WKP) tahun ini. Ketiga wilayah eksplorasi tersebut adalah WKP Cisolok, Sukabumi, WKP Guci di Semarang dan WKP Bora Pulu di Sulawesi Tengah.
Direktur Geothermal Harris Yahya mengatakan, lelang ini terbuka untuk seluruh pelaku usaha panas bumi milik swasta maupun pemerintah seperti PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Geo Dipa Energi.
Harris menjelaskan ada dua mekanisme proses akuisisi WKP di Indonesia. Mekanisme pertama dilakukan melalui lelang dan melalui skema penugasan kepada BUMN seperti yang dilakukan oleh Geo Dipa di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng, Kabupaten Banjarnegara.
“Untuk ketiga WKP itu, sementara dilakukan lelang, BUMN juga berhak ikut,” kata Harris saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (21/2).
Menurut catatan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), potensi panas bumi di WKP Cisolok diperkirakan mencapai 45 mega watt (MW). Sedangkan potensi sumber panas bumi di WKP Guci dan Bora Pulu masing-masing sebesar 78 MW dan 123 MW. Total potensi panas bumi yang dilelang tahun ini mencapai 246 MW.
“Sebenarnya WKP Guci sudah ada pengelolanya tapi dikembalikan, lalu WKP Cisolok dan Bora Pulu yang kita coba lelang tahun ini,” kata Harris.
Kementerian ESDM sebelumnya telah membuka tender WKP Way Ratai yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran, Lampung dan WKP Nage di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada Desember tahun lalu.
Potensi listrik yang dihasilkan dari sumber panas bumi di WKP Way Ratai diperkirakan mencapai 55 MW. Sedangkan untuk WKP Nage terdeteksi 10 MW.
Harris menjelaskan, lelang dua WKP tahun lalu sudah memasuki proses tahap kedua, yakni proses pemasukan dokumen teknis administrasi.
Dia mengaku belum bisa menjelaskan lebih jauh daftar nama perusahaan yang mengajukan dokumen tender karena terikat non-disclosure agreement (NDA) alias perjanjian kerahasiaan. Soal itu nanti, intinya kita masih dalam proses, kata Harris.
Dirjen (EBTKE), Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah akan menerapkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Proses Lelang WKP.
Lebih lanjut Dadan menjelaskan, pemerintah tidak menjadikan harga penawaran listrik sebagai patokan untuk memenangkan tender. Untuk salah satu variabel yang digunakan dalam evaluasi lelang dilakukan berdasarkan negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi yang ditetapkan dalam Perpres 112.
“Dalam proses lelang WKP, harga penawaran tidak digunakan untuk menentukan peringkat pemenang lelang,” kata Dadan kepada Katadata.co.id melalui SMS, Selasa (20/12).