Kementerian ESDM meminta pelaku usaha pertambangan bauksit tidak khawatir produksinya tidak terserap karena belum memiliki fasilitas pengolahan mineral (smelter). Ini menjelang larangan ekspor yang dikonfirmasi yang akan berlangsung pada Juni 2023.
Sambil menunggu penambahan kilang secara bertahap, pemerintah memastikan produksi bauksit tahunan dapat terserap seluruhnya oleh empat kilang yang ada.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif, mengatakan total asupan bauksit dari empat smelter yang ada mencapai 13,9 juta ton dengan produksi 4,3 juta ton. alumina.
Kapasitas input ini diklaim mampu menyerap seluruh produksi bauksit dalam negeri secara keseluruhan. Irwandy juga meminta produsen bauksit untuk menitipkan hasil tambangnya ke empat perusahaan yang sudah memiliki smelter swasta.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-1 dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-2.
“Penambang tidak perlu khawatir, kalau tidak bisa ekspor bisa menjual ke empat perusahaan yang sudah mendirikan pabrik pengolahan yang sudah beroperasi, soalnya sangat sederhana,” katanya saat diskusi capacity building untuk Mineral Sector Media di Hotel Ashley Jakarta pada Rabu (8/3). .
Dalam kesempatan tersebut, Irwandy juga menginformasikan bahwa ada delapan pabrik pengolahan bauksit yang masih dalam tahap pembangunan. Kedelapan kilang tersebut diperkirakan mampu mengolah 23,88 juta ton bijih bauksit menjadi 8,98 juta ton alumina setiap tahunnya.
Delapan pabrik itu milik PT Borneo Alumina Indonesia dengan progres proyek 23,67%, PT Dinamika Sejahtera Mandiri 58,55%, PT Persada Pratama Cemerlang 52,61%, dan PT Sumber Bumi Marau 50,05%.
Selain itu, ada juga laporan dari PT Quality Sukses Sejahtera yang menyebutkan progres pembangunan pabrik refinery sudah mencapai progres 57,20%, PT Parenggean Makmur Sejahtera 58,13%, PT Kalbar Bumi Perkasa 37,25%, PT Laman Mining 32,39%.
“Instruksinya Juni selesai peleburan, saya pesimis Juni selesai. Kalau sudah janji dengan pemerintah harus ditepati,” kata Irwandy.
Sebelumnya, Asosiasi Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menilai larangan ekspor bauksit mentah pada pertengahan 2023 harus diimbangi dengan pengadaan pabrik pengolahan atau peleburan mineral. Jika tidak, situasi ini menimbulkan kekhawatiran pasokan bijih bauksit akan berlebihan karena tidak dapat diolah.
Ketua Pelaksana APB3I, Ronald Sulistyanto mengatakan, fasilitas pemurnian smelting di dalam negeri tidak cukup untuk mengolah seluruh produksi bijih bauksit yang ada.
Menurut catatan APB31, terdapat 28 perusahaan yang aktif dalam kegiatan penambangan bijih bauksit dengan pencapaian produksi rata-rata 2 juta ton per tahun. Hal ini membuat produksi bijih bauksit setiap tahun rata-rata mencapai 56 juta ton.
Menurut Ronald, ada potensi sekitar 40 juta ton bijih bauksit yang tidak bisa terserap ketika pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor. Hal ini memaksa para pengusaha menyesuaikan volume produksi bauksit tahun ini dengan kapasitas volume pabrik pengolahan atau peleburan yang ada.
Ronald juga melaporkan bahwa sebagian besar rencana kerja dan anggaran (RKAB) untuk perusahaan tambang bauksit belum disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusul kebijakan larangan ekspor yang dijadwalkan pada Juni 2023.
“RKAB yang sudah disetujui baru beberapa, belum banyak yang keluar karena disesuaikan dengan produksi yang akan terserap pada Juni 2023. Pada Juni hanya dibutuhkan 13 juta ton,” kata Ronald kepada Katadata.co.id, Kamis ( 26). /1).
Ronald mengatakan kapasitas peleburan bauksit dalam negeri saat ini hanya mampu mengolah 13 juta ton input per tahun, jauh di bawah rata-rata kapasitas produksi tahunan sekitar 45 juta ton dari 30 perusahaan. “Agar persaingan nanti bebas, yang kuat bisa memasukkan bauksitnya ke smelter,” ujar Ronald.