Kementerian ESDM berencana membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang ditargetkan aktif pada pertengahan tahun ini. Direktorat ini nantinya akan berperan sebagai lembaga pengawas kegiatan yang mengarah pada unsur pidana di bidang pertambangan hingga energi.
Plt Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, fungsi direktorat itu juga mencakup pengawasan terhadap seluruh sektor energi. Diantaranya sektor energi mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan hingga pengawasan sumber energi terbarukan seperti panas bumi.
“Tidak hanya untuk penambangan liar, tapi juga untuk distribusi migas,” kata Idris saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Kamis (2/2).
Pembentukan Direktorat Jenderal Hukum dan Kehakiman di Kementerian ESDM ini nantinya akan dikukuhkan dalam payung hukum peraturan presiden atau peraturan presiden. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap mendapatkan izin prakarsa. “Karena ini bikin lembaga baru, levelnya Perpres,” kata Idris.
Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi penambangan tanpa izin atau PETI untuk komoditas batu bara, logam, dan non logam yang dinilai sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 447 PETI berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan 132 titik berada di dalam (WIUP). .
Selain itu, Ditjen Hukum dan Kehakiman juga berfungsi sebagai lembaga pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Tahun ini sudah pasti. Alhamdulillah pertengahan tahun ini. Masih ada proses koordinasi dan pembahasan, tapi Kementerian ESDM sudah selesai,” ujar Idris.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menilai perlu dibentuk unit khusus di Kementerian ESDM yang menangani penegakan hukum. Menurutnya, dalam kegiatan pertambangan sering terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.
“Ada 2.700 tambang liar, sekitar seribu yang dicabut izinnya karena pelanggaran, yang beroperasi mungkin sekitar 300 lebih. Lalu ada ribuan lagi tambang legal dan ilegal dan kita belum punya Ditjen Hukum dan Hukum, menurut saya, itu bukan sekedar pembiaran, tapi seperti mengiyakan semua pelanggaran,” kata Adian.
Untuk itu, Adian meminta unit baru itu segera dibentuk, karena jika terlambat tidak akan ada lagi SDA yang harus diawasi.
“Mengapa ini perlu dipercepat, karena jika terlambat kita menyadari bahwa SDA sudah tidak ada lagi. SDA di Kementerian ESDM adalah SDA yang berpotensi habis kecuali energi terbarukan. ., yang lainnya habis, minyak habis, emas habis, mineral habis, semua jenis batu bara,” kata Adian.
“Akan ada aturan mainnya bagaimana proses penindakannya, tinggal diatur dalam pasal. Prinsipnya kami setuju, kalau perlu segera dibentuk, karena menurut saya ini sangat penting,” lanjut Adi.