Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen transisi energi Indonesia saat berbicara pada pembukaan pameran perdagangan industri internasional, Hannover Messe 2023 di Jerman, Minggu (16/4). Jadilah bagian dari komitmen itu, yaitu pensiun dini dari PLTU Batubara.
“Tahun 2023, 23% energi (Indonesia) berasal dari energi baru dan terbarukan, dan pada 2050 semua pembangkit batu bara akan ditutup,” kata Presiden seperti dikutip Senin (17/4).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa transisi energi Indonesia akan dilakukan dengan tetap memastikan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Namun untuk mewujudkannya, “ini membutuhkan dana yang sangat besar minimal US$ 1 triliun hingga tahun 2060,” ujarnya.
Karena itu ia mengajak investor Jerman untuk bekerja sama dan berinvestasi membangun ekonomi hijau di Indonesia. “Sekali lagi, Indonesia sangat terbuka untuk kerjasama berinvestasi. Mari kita bekerja sama untuk kesejahteraan bersama,” kata Presiden.
Sebelumnya, untuk merealisasikan target pensiun dini PLTU, pemerintah melalui Kementerian ESDM bekerja sama dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) menyusun strategi pensiun dini pembangkit berpolusi berat tersebut.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kerjasama dengan GEAPP ini untuk mendukung program Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP).
Program-program tersebut adalah kajian teknis, analisis dan riset yang fokus pada percepatan pensiun dini PLTU; mendukung transisi ke energi terbarukan; analisis konektivitas jaringan pendukung; dan program lain yang mendukung target Net Zero Emissions Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat.
“Kerja sama dengan GEAPP ini untuk membantu mempercepat program transisi energi di Indonesia yang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses listrik yang lebih bersih dengan harga yang wajar,” kata Dadan dalam siaran pers, Kamis (16/3).
GEAPP diharapkan dapat mendukung persiapan pensiun dini bagi PLTU khususnya Kawasan Bisnis Non-PLN dan mendukung upaya dekarbonisasi di sektor industri. Dadan mengatakan GEAPP telah menunjuk Institute for Essential Services Reform (IESR) untuk membantu menyiapkan roadmap pensiun dini PLTU.
Chief Executive Officer GEAPP, Simon Harford, mengatakan kemitraan ini menandakan saling pengertian dan tujuan serta merupakan langkah penting dalam misi GEAPP untuk mengkatalisasi dan meningkatkan transisi energi yang adil di Asia Tenggara dan di seluruh dunia.
Indonesia telah menunjukkan pandangan jauh ke depan dalam komitmennya terhadap transisi energi yang adil, tetapi menyadari bahwa transformasi ini harus menjadi kepentingan masyarakat luas, tidak hanya mempromosikan energi bersih tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah juga realistis mengungkapkan dukungan internasional, investasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan ini.
Catatan redaksi: Artikel mengalami perubahan judul dari “2025” menjadi “2050”, berdasarkan informasi dari Istana Kepresidenan.