PT Freeport Indonesia terus berupaya melampaui ekspor konsentrat tembaga di tengah kebijakan pemerintah yang akan sekaligus menerapkan larangan ekspor mineral mentah pada pertengahan tahun ini.
Direktur Utama Freeport Tony Wenas mengatakan, larangan ekspor konsentrat tembaga dan emas tidak dikontrol ketat oleh pemerintah.
“Jadi kalau dikatakan melarang ekspor tembaga atau ekspor emas itu belum dilarang kan? Ekpor tembaga atau emas itu tidak ada aturannya,” ujar Tony saat menjadi pembicara di Economic Outlook 2023 acara di st. Regis Hotel Jakarta pada Selasa (28/2).
Tony menambahkan, perseroan juga telah mengirimkan laporan konfirmasi terkait progres pembangunan pabrik pengolahan mineral atau smelter tembaga ke Kementerian ESDM.
Konfirmasi progres pembangunan smelter yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur ini menjadi syarat perpanjangan permohonan izin ekspor. “Konfirmasi pembangunan smelter sudah kami serahkan ke Kementerian ESDM,” kata Tony.
Pembangunan pabrik pengolahan tembaga berkapasitas 1,7 juta ton per tahun ini telah dimulai pada 2019 dan diproyeksikan beroperasi akhir Mei 2024. Progres pembangunan smelter hingga akhir Desember 2022 dilaporkan mencapai sekitar 50%.
Setelah itu, akan ditingkatkan produksinya secara bertahap hingga beroperasi secara komersial pada akhir 2024. Sejauh ini, Freeport telah menginvestasikan hingga US$ 1,78 miliar atau setara Rp 27 triliun dari total US$ 3 miliar.
Namun, Tony mengaku belum mengetahui keputusan akhir yang akan diambil Kementerian ESDM terkait perpanjangan permohonan izin ekspor konsentrat tembaga tersebut. Freeport telah mengajukan permohonan ekspor 2,3 juta ton konsentrat tembaga dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun ini.
Permintaan volume ekspor konsentrat tembaga tahun ini lebih tinggi dari realisasi ekspor tahun sebelumnya sebesar 2 juta ton. “Saya belum tahu kapan keputusannya, tapi hasil verifikasi sudah kami kirimkan ke Kementerian ESDM,” kata Tony.
Sebelumnya, Kementerian ESDM sedang mengevaluasi permohonan ekspor 2,3 juta ton konsentrat tembaga yang diajukan Freeport dalam RKAB 2023.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya belum memberikan persetujuan atas permohonan ekspor konsentrat tembaga Freeport yang masuk dalam RKAB tahunan perusahaan.
“Itu baru usulan, keinginan. Nanti kita evaluasi, apa dasar mereka mengusulkan ekspor karena ada aturan larangannya,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (24/2). .
Menurut Arifin, pelarangan ekspor konsentrat tembaga pada pertengahan tahun ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Kebijakan hilirisasi produk mineral mentah diatur secara khusus dalam Pasal 170A UU Minerba. “Larangan ekspor konsentrat tembaga memang itu, Juni 2023,” kata Arifin.