Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai subsidi yang diajukan pemerintah untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik terlalu besar. Meski dalam jangka panjang kebijakan ini diakui berpotensi menguntungkan karena bisa menghemat subsidi BBM.
Seperti diketahui, pemerintah berencana memberikan subsidi sebesar Rp 8 juta untuk pembelian motor listrik baru dan Rp 5 juta untuk konversi, serta subsidi mobil listrik sebesar Rp 80 juta untuk mobil berbasis baterai dan Rp 80 juta. . 40 juta untuk mobil hybrid.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, kebijakan peralihan energi dari sumber energi fosil ke listrik perlu didukung, karena kenaikan harga minyak akan terus membebani subsidi energi, khususnya BBM. Sehingga ke depan kebijakan ini akan menguntungkan.
“Kebijakan ini untuk peralihan energi dari minyak ke listrik, kita setuju, karena dampak harga minyak terhadap BBM sangat besar. Ke depan, kebijakan kelistrikan pasti lebih menguntungkan daripada menggunakan energi fosil,” kata Said di Pojok Energi, Senin (19/12).
Namun, Said menilai subsidi mobil listrik hingga Rp 80 juta tidak masuk akal. Banggar juga tidak mendapat penjelasan dari pemerintah terkait besaran subsidi yang direncanakan, baik untuk kepentingan investor sendiri maupun untuk mencapai target net zero emission 2060.
“Kalau anggaran subsidi sepeda motor antara Rp 3,2-4,5 juta, untuk mobil maksimal Rp 40-46 juta, sudah kami siapkan perhitungannya dengan pemerintah. Kita lihat nanti ada perubahan APBN kita tahun 2023, kalau kebijakan ini harus dan harus dilaksanakan kita setuju, tapi kita duduk bersama dan anggaran DPR akan datang,” ujar Said.
Ia juga mengatakan pemerintah harus mengutamakan subsidi sepeda motor listrik, baik sepeda motor listrik baru maupun konversi. Langkah ini dinilai lebih positif ketimbang menyalurkan subsidi mobil listrik.
Said meyakini pemberian subsidi sepeda motor listrik untuk pembelian baru atau konversi dapat mempercepat target pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. “Motor listrik meresahkan nyawa banyak orang. Mobil listrik dan mobil hybrid jangan tiba-tiba,” ujar Said.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, salah satu argumentasi yang digunakan pemerintah untuk memberikan insentif kendaraan listrik didasarkan pada beban APBN untuk subsidi BBM.
Seperti diketahui, beban subsidi BBM terus meningkat dan fakta bahwa Indonesia adalah net importir migas berarti impor BBM semakin besar seiring dengan peningkatan konsumsi.
Di sisi lain, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara yang mengakibatkan beban lain yaitu beban kesehatan masyarakat yang berdasarkan beberapa penelitian nilainya bisa mencapai puluhan triliun akibat penurunan kualitas udara di kota-kota akibat penggunaan bahan bakar fosil. bahan bakar.
“Jadi kalau kita lihat perhitungan ini, sebenarnya insentif untuk kendaraan listrik bisa dibenarkan. Pertanyaannya adalah seberapa besar kepada siapa dan bagaimana manfaat lain ini dapat diintegrasikan ke dalam insentif ini,” ujar Fabby.
Menurut Fabby, pemberian subsidi pada sepeda motor listrik lebih tepat karena sepeda motor memang banyak digunakan masyarakat Indonesia dan menjadi alat transportasi. Jadi tidak tepat jika pemerintah mensubsidi mobil listrik.
“Karena mobil listrik yang dibeli secara ekonomis cukup maju. Sedangkan sepeda motor merupakan sumber pendapatan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Jadi ini sesuai dengan prioritas yang perlu diperhatikan dan menjadi bagian dari desain insentif kendaraan listrik,” ujarnya.