Badan Anggaran (Banggar) DPR menyoroti rencana pemerintah untuk menyalurkan insentif atau subsidi untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik (KBLBB) berbasis baterai, baik mobil listrik maupun sepeda motor listrik.
Namun, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah perlu memprioritaskan pemberian subsidi pada sepeda motor listrik, baik sepeda motor listrik baru maupun konversi. Langkah ini dinilai lebih positif ketimbang menyalurkan subsidi mobil listrik.
Said yakin subsidi motor listrik untuk pembelian baru atau konversi dapat mempercepat target pemerintah untuk menurunkan tingkat emisi karbon dan gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran energi fosil. Menurut Said, polusi dari pembakaran 1 liter BBM bisa menghasilkan 2.140 kg CO2.
Selain itu, langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi beban negara dari pemberian subsidi BBM dan impor. “Motor listrik sudah meresahkan nyawa banyak orang. Mobil listrik dan mobil hybrid tidak bisa tiba-tiba,” ujar Said dalam Energy Corner CNBC, Senin (19/12).
Lebih lanjut, pemberian insentif, menurut Said, akan lebih efektif jika diberikan langsung kepada calon pembeli ketimbang ditujukan kepada pabrikan atau produsen. Pasalnya, produsen kendaraan listrik telah mendapatkan berbagai insentif seperti pembebasan Pajak Pertambangan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) 0%.
Selain itu, produsen juga mendapatkan pembebasan bea masuk impor 0% dan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0%.
“Insentif ini diberikan langsung kepada konsumen, bukan lagi kepada produsen. Jangan seperti subsidi yang selama ini berjalan pada pupuk atau elpiji yang merupakan subsidi kepada perusahaan, seharusnya subsidi tersebut diterima langsung oleh masyarakat sesuai dengan namanya. alamatnya,” kata Said.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah perlu mengatur regulasi secara tegas terkait pembagian insentif pengadaan kendaraan listrik.
“Sebelum bicara jumlah insentif, pemerintah perlu menetapkan standar alokasi kendaraan listrik yang akan mendapat insentif. Perlu diperjelas, misalnya besaran kapasitas mesin apakah 1,5 KWh dan juga kalau baterainya 2 KWh, kata Fabby, kata Fabby.
Selain penetapan standar kapasitas mesin dan baterai, barometer distribusi insentif juga dapat dilihat dari perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung dalam produk kendaraan listrik.
Menurut Fabby, upaya ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong perkembangan industri kendaraan listrik dalam negeri, khususnya dalam penyediaan suku cadang dan baterai. “TKDN juga harus jelas untuk mendorong industri kendaraan listrik di dalam negeri tumbuh,” ujarnya.
Insentif Kendaraan Umum Untuk Mengurangi Kemacetan
Senada dengan Said, Fabby juga mendorong pemerintah memprioritaskan alokasi subsidi sepeda motor listrik dibandingkan mobil listrik.
Insentif ini perlu dialokasikan untuk menambah kendaraan listrik umum dan infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Selain untuk mempercepat perolehan kendaraan masal yang bersih, langkah ini dinilai ampuh untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar seperti DKI Jakarta.
Sementara itu, Jakarta Smart City pernah membuat proyeksi data perbandingan panjang jalan yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Perhitungan ini melibatkan asumsi bahwa 100 orang berada di dalam kendaraan.
Jika 100 orang ini masing-masing menumpang kendaraan pribadi, maka panjang jalan yang dibutuhkan untuk mobil kurang lebih 510 meter, dengan asumsi jarak antar mobil satu meter. Sementara itu, panjang jalan yang dibutuhkan pengendara sepeda motor kurang lebih 85 meter dengan asumsi jarak antar sepeda motor 50 sentimeter.
Sebagai gantinya, hanya dibutuhkan satu bus Transjakarta Maxi yang berkapasitas hingga 100 penumpang. Satu unit bus hanya menempuh 13,5 meter panjang jalan dalam satu jalur.
“Daripada memberikan insentif untuk mobil listrik, sebaiknya pemerintah mengalokasikan mobil penumpang bus listrik sebagai angkutan umum dan membangun infrastruktur. Rencana pengadaan 1.000 bus listrik juga harus ditolak agar kota-kota ini memiliki angkutan massal yang bersih,” ujar Fabby.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah sedang dalam tahap akhir perhitungan insentif untuk mobil dan sepeda motor listrik. Insentif ini akan diberikan kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik buatan Indonesia.
Perhitungan insentif ini berdasarkan kajian dan perbandingan dari negara lain yang sudah maju dalam industri kendaraan listrik.
“Misalnya negara Eropa, mereka lebih maju karena pemerintah memberikan insentif. Kalau kita lihat, China dan Thailand juga memberikan insentif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, melalui keterangan video yang dikutip Kamis (15/12). ).
Agus menjelaskan, insentif yang akan dialokasikan untuk membeli mobil listrik berbasis baterai senilai Rp 80 juta per unit dan Rp 40 juta per unit untuk mobil berbasis hybrid.
Selanjutnya, untuk insentif kendaraan roda dua, pemerintah mengalokasikan Rp8 juta untuk setiap unit sepeda motor listrik baru dan Rp5 juta untuk sepeda motor konversi dari konvensional ke listrik.