Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan pembangunan fisik pabrik pengolahan dan pemurnian atau peleburan tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Menteri Penanaman Modal atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini progres konstruksi sudah mencapai lebih dari 50%. Menurutnya, pembangunan smelter ini akan menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia dengan nilai investasi US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun.
“Untuk kapasitas penyimpanan konsentrasi 1,7 juta ton, itu lebih banyak dari yang ada. Sekarang jumlahnya 800 ribu naik menjadi 1,3 juta ton. Jadi tidak ada masalah dengan pembiayaan,” ujarnya kepada awak media, saat ditemui di Kantor Kementerian Penanaman Modal Jakarta, Kamis (16/2).
Belakangan, Bahlil mengungkapkan, pembangunan smelter tembaga milik Freeport Indonesia di Gresik dibiayai pihak asing karena minimnya pengusaha lokal yang memiliki smelter.
“Alasan pertama, perbankan kita tidak serius membiayai pembangunan smelter. Smelter ini tidak bisa dibangun melalui APBN,” kata Bahlil.
Selain itu, alasan kedua karena pihak luar memiliki teknologi yang lebih baik dan canggih yang mendukung penuh pembangunan pabrik itu, artinya mereka sedang membangun pabrik di Indonesia, mengambil bahan baku dari Indonesia, bekerja sama, katanya.
Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, proses pembangunan smelter senilai Rp 42 triliun sudah mencapai 51,7% hingga Desember 2022. Saat itu perusahaan sudah menghabiskan dana Rp 25 triliun untuk proyek tersebut.
“Seluruh konstruksi fisik akan selesai pada akhir 2023. Kemudian akan masuk tahap commissioning awal tahun depan dan beroperasi pada Mei 2024,” ujarnya saat meninjau progres proyek di Java Integrated Industrial & Port Estate ( JIIPE) Manyar, Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/1).
Tony menegaskan, proyek ini akan menciptakan sistem peleburan tembaga jalur tunggal terbesar di dunia. Selain itu, merger juga menjadi bagian penting dari perjanjian pelepasan saham Freeport kepada Pemerintah Indonesia melalui MIND ID.
Dalam kesepakatan tersebut, Freeport ditargetkan dapat membangun smelter dalam waktu lima tahun alias paling lambat 2023. Ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mendorong hilirisasi produk pertambangan di Tanah Air.
Smelter Freeport berdiri di atas lahan seluas 100 hektare (ha) di kawasan JIIPE yang dikelola PT Aneka Kimia Raya (AKR). Selain membangun smelter berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, Freeport juga membangun fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) berkapasitas 6 ribu ton per tahun.
Ada juga pembangunan fasilitas desalinasi air laut untuk memasok kebutuhan air peleburan dan pelabuhan untuk produksi dan bongkar.