PLN telah membatalkan perjanjian jual beli listrik (PPA) sebesar 1,4 gigawatt (GW) dari pembangkit listrik milik private power producer atau independent power producer (IPP) di tengah isu kelebihan pasokan sebesar 6,7 GW tahun ini.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, proses pembatalan pembelian listrik sulit dilakukan. PLN berhasil membatalkan PPA yang telah disepakati tahun sebelumnya. Darmawan juga mengatakan, langkah ini merupakan cara perseroan untuk mempercepat transisi energi.
“Kontrak PPA 1,4 GW kami batalkan dengan negosiasi yang sulit dan beberapa risiko,” kata Darmawan dalam diskusi daring bertajuk ‘Meningkatkan Roadmap Penerapan Kendaraan Listrik Nasional’, Selasa (11/10).
Lebih lanjut, kata Darmawan, PLN sebelumnya juga pernah mencoba membatalkan PPA pada 2000. Sayangnya, upaya pembatalan pembelian listrik dari IPP itu mengakibatkan kerugian akibat denda dan biaya hukum masing-masing US$ 380 juta dan US$ 25 juta. .
“Tahun 2000 PPA dengan Amerika Serikat. Saat itu pembangkit belum ada dan PLN batalkan pembangkit. PLN kalah di pengadilan di New York,” kata Darmawan.
Darmawan mengatakan total kebutuhan listrik dari sektor ketenagalistrikan sebesar 256 Terra Watt hour (TWh). Angka ini disebut akan meningkat menjadi 1.800 TWh pada tahun 2060. Peningkatan total kebutuhan listrik juga dibarengi dengan emisi gas rumah kaca yang melonjak.
Hari ini, Darmawan mengatakan total emisi dari sektor ketenagalistrikan adalah 240 juta ton CO2 dan akan melonjak hingga 920 juta ton CO2 pada tahun 2060. “Ini tidak bisa dibiarkan. Kita sudah deklarasikan nol ton emisi pada tahun 2060,” ujarnya. dikatakan. dia berkata.
Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan pensiun dini dari PLTU. Menurut Darmawan, PLN akan menghentikan produksi listrik dari PLTU 5 GW sebelum tahun 2030. Selain untuk mengurangi emisi, langkah ini juga bertujuan untuk memberi ruang bagi sumber listrik dari energi baru dan terbarukan.
“Ada program pensiun dini 5 GW sebelum 2030, ada tambahan 5 GW setelah 2030,” ujarnya. “Hampir 2 GW pembangkit listrik tenaga batu bara telah dipindahkan dan kami menggantinya dengan pembangkit gas.”
Saat ini, PLN mengalami surplus listrik yang besar. Darmawan menjelaskan, di Pulau Jawa tahun depan akan ada 6.800 Mega Watt (MW). Sedangkan kebutuhan tambahan hanya 800 MW. Kelebihan pasokan energi ini berasal dari batu bara, gas, termasuk EBT yang diproduksi di dalam negeri.
“Di Sumatera selama 3 tahun sampai 2025 kebutuhan listrik akan meningkat 1,5 GW. Sedangkan penambahan kapasitas 5 GW. Kalimantan dan Sulawesi Selatan juga mengalaminya,” kata Damawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR. Departemen beberapa waktu lalu, Rabu (15/6).